contoh esai POLITIK BERSIH UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

POLITIK BERSIH UNTUK INDONESIA

YANG LEBIH BAIK

Korupsi di Indonesia sudah seringkali terjadi walaupun hukumannya sudah berat tetapi masih saja penjabat di Indonesia melakukan hal tersebut. Hukuman bagi para penjabat yang korupsi adalah Pidana seumur hidup Secara terpisah, menurut anggota Tim Perumus RUU Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adjie, pidana seumur hidup masih berlaku dalam RUU yang akan menggantikan UU No 31/1999. Yang dikurangi adalah pemidanaan minimum khusus, sebab dinilai tidak bisa diimplementasikan dengan negara lain yang tidak mengenal sistem pidana khusus. Serta Denda terhadap koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Dalam draf RUU Pemberantasan Korupsi yang dibuat tim perumus yang diketuai Andi Hamzah, denda bagi koruptor maksimal Rp 350 juta.  Tetapi Pejabat publik yang didakwa korupsi, sesuai dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justru diancam dengan pidana yang lebih ringan dibandingkan ancaman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal para penjabat di Indonesia ini sudah cukup kaya seharusnya mereka memikirkan nasib keluarga yang kurang mampu apalagi para pejuang Indonesia yang hidupnya masih terlantar.

 Indonesia ini padahal adalah negara yang maju tetapi hanya para penjabatnya saja yang kurang memperhatikan rakyat yang menengah ke bawah. Contoh dari penjabat yang korupsi adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, Akil Mochtar. Sesuai dengan berita yang ada Akil Mochtar dikabarkan menjadi tersangka dua kasus dugaan suap dan menyita barang bukti uang sekitar Rp 3 milyar dalam mata uang asing dan Rupiah. Ketua MK, Akil Mochtar, merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus dari institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia yang ditangkap KPK. Dia diduga menerima suap terkait perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah, yakni di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Dari kronologi yang disampaikan oleh pimpinan KPK, penyerahan uang dilakukan langsung di rumah tersangka dalam mata uang US$ dan SING$ senilai Rp 2 milyar, sementara Rp 1 milyar lainnya disita dari tempat lain.

Inilah contoh daftar penjabat Indonesia yang terlibat masalah korupsi :

Alu Sudirham, AMA

Tanggal putusan : Kamis, 28 Agustus 2008

Jabatan : Karyawan PT. PLN Ranting Selong Cabang Mataram, NTB
Kasus : Korupsi setoran pajak penerangan jalan untuk bulan November 2005 dari kasir PLN Ranting Selong, Cabang Mataram, NTB

Widjanarko Puspoyo, MA

Tanggal putusan : Kamis, 14 Agustus 2008

Jabatan : Kepala BULOG periode 2001 s/d 2003 / Direktur Utama Perum BULOG, periode 2003 s/d 2007
Kasus : Korupsi PT. Bulog

Drs. Riswandi

Tanggal putusan : Senin, 21 Juli 2008

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil / Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (diangkat tanggal 17 Maret 1999) / Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur (SK Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997)
Kasus : Korupsi bantuan dana untuk proyek pengembangan air bersih dari Asian Development Bank (ADB) tahun 1999

H. Abdul Latief, S.T., M.H. alias H. Majid bin H. Abdurrahman

Tanggal putusan : Kamis, 12 Juni 2008

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Kasus : Korupsi dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri I Labuan Amas Utara

Drs. Muhammad Bachrum, M.M. bin Muhammad Wasil Prawiro Dirjo

Tanggal putusan : Selasa, 10 Juni 2008

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (diangkat tanggal 18 November 2003)
Kasus : Korupsi Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kab. Sleman (tahun 2004-2005)

            Politik indonesia sekarang ini rata-rata sudah tidak ada yang bersih atau jujur lagi contohnya saja partai ,para calon penjabat negara yang berasal dari berbagai partai sudah banyak yang menyogok untuk terpilih sebagai gubernur,walikota ataupun bupati. Beberapa anak muda seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh, sebelum masuk ke partai politik, dikenal sebagai sosok yang cemerlang. Anas pernah menjabat ketua umum organisasi mahasiswa terbesar, yakni Himpunan Mahasiswa Islam. Angelina Sondakh sebelumnya dikenal sebagai Putri Indonesia. Andi Mallarangeng sebelumnya dikenal sebagai intelektual hebat. Namun, pribadi-pribadi cemerlang itu tiba-tiba menjadi sosok-sosok kotor akibat predikat tersangka korupsi yang dilekatkan pada mereka. Itu terjadi setelah mereka bergabung ke partai politik. Parpol akhirnya dipersepsikan sebagai kubangan kotor politik yang siap menjebloskan siapa saja ke dalamnya.

 Mereka yang idealis sekalipun, yang awalnya bercita-cita mulia melakukan perubahan, justru terseret derasnya arus politik kotor yang dipraktikkan parpol. Itu terjadi karena parpol memang sudah kotor, bahkan busuk dalam istilah Komaruddin Hidayat. Politik dan partai politik menjadi tidak menarik bagi anak-anak muda idealis dan cemerlang. Padahal, di era transisi menuju demokrasi sekarang ini, Indonesia membutuhkan kaum muda yang bermental bersih, jujur, idealistis, dan intelek. Sosok-sosok seperti itulah yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi sesungguhnya. Oleh karena itu, parpol mesti menciptakan sistem internal yang menjadikan politik bukanlah sesuatu yang berongkos mahal. Parpol mesti memperbanyak rekrutmen kader bersih, jujur, idealistis, dan cerdas. Bila kemampuan finansial sosok-sosok itu terbatas, parpollah yang mengongkosi mereka hingga mereka menduduki jabatan publik. Itu artinya parpol harus mengubah seratus delapan puluh derajat paradigma berpolitik mereka. Parpol bukan merekrut orang untuk menjadi ATM partai, melainkan parpollah yang yang mengongkosi biaya politik kader-kader cemerlang partai politik di Indonesia harus melakukan introspeksi dan pembenahan internal secara besar-besaran untuk menempatkan kembali demokrasi kita pada substansi yang seharusnya. Masyarakat atau publik sebagai bagian eksternal dan eksistensi partai politik tentu saja harus terlibat dalam upaya penyelamatan keberadaan partai politik saat ini. Munculnya gejala yang cenderung mendelegitimasi partai politik di mata publik saat ini sangat beralasan. Publik lebih banyak melihat partai politik sebagai sekumpulan oknum yang ambisius, gila jabatan, dan yang paling menakutkan lagi bermental korup. Dari sekian nama koruptor kelas kakap, kalau disebutkan, pasti di antara mereka berasal dari partai politik. Hal ini tidak berarti pebisnis atau birokrat luput dari kasus korupsi, kalau pun ada itu karena akibat persekongkolan dengan aktivis partai politik.

Kondisi dan pemahaman masyarakat yang antipati terhadap partai politik dan cenderung mendelegitimasi partai politik tidak dapat dibiarkan tanpa upaya perbaikan, terutama perubahan mengenai kesejahteraan dalam masyarakat dan bangsa kita. Partai politik adalah unsur penting dalam sistem demokrasi dan membubarkannya adalah langkah tidak produktif. Partai politik harus didorong untuk sanggup melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi politik dengan baik. Artinya, jangan ada lagi praktek mengusung calon legislatif dengan mempersyaratkan mahar politik yang akan menepatkan partai politik sebagai mesin uang. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyampaikan bahwa karut marut politik yang terjadi di Indonesia saat ini akibat partai politik (parpol) sudah dijadikan mesin uang, alat produksi, dan industri uang. Tujuannya hanya untuk mengeruk keuangan negara. Partai politik seharusnya memiliki peran vital dengan fungsi yang sangat mulia yaitu terjalinnya kesejahteraan bersama seluruh masyarakat. Bahkan, partai politik harus menjadi sarana paling sahih untuk memunculkan lebih banyak lagi figur-figur legislator maupun aparatur birokrasi yang melakukan pengelolaan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan malah menjadi sarana instan kemunculan politisi-politisi karbitan yang akhirnya mendegradasi dan mendelegitimasi hakikat demokrasi seperti yang terjadi selama ini. . Sering kita temui sisa makanan tercecer. Dalam konteks negara, ia adalah dunia usaha dengan mesin ekonomi bergerak dan mendistribusikan kue ekonomi kepada rakyat. Di dalamnya terdapat banyak transaksi yang diatur regulasi pemerintah dan standar profesi.
              Selanjutnya dapur yang pada umumnya lebih kotor daripada kedua ruang di atas, tempat makanan diolah. Di sana terdapat sampah, asap, dan tumpahan minyak. Dalam suatu negara, ia adalah pemerintah dan birokrasi, tempat berbagai kebijakan diterapkan dan dimonitor. Ia memegang otoritas dan monopoli atas berbagai fungsi negara.
Terakhir adalah kamar kecil. Ia biasanya lebih kotor dibandingkan seluruh ruang yang ada, tempat berbagai hal yang tidak layak ditonton publik terjadi. Dalam suatu negara, ia adalah dunia politik tempat berbagai kepentingan bertarung yang pada umumnya melibatkan kontes kekuatan politik dan lobi.
               Meski relatif kotor, kita semua memerlukan proses politik. Sama halnya sebuah rumah perlu kamar kecil, apalagi dalam sebuah negeri yang terdiri atas beragam kelompok dan kepentingan. Sejarah membuktikan, proses politik adalah cara paling teruji untuk membicarakan perbedaan, mencari persamaan, dan menyusun tujuan bersama.
Adalah tuntutan yang berlebih jika berharap dunia politik sama bersih dengan dunia pendidikan atau dunia usaha. Di berbagai belahan dunia, fakta membuktikan, ruang politik selalu relatif lebih kotor daripada ruang-ruang yang lain. Di negeri dengan birokrasi dan sektor swasta yang bersih seperti Jepang, Korea, Swedia, Finlandia, dan Norwegia, dengan mudah kita temukan berbagai skandal korupsi politik dalam berbagai skala.
Politik punya karakteristik khas dan cenderung koruptif. Mewujudkan dunia politik yang bebas dari "kotoran" tidaklah mungkin, tetapi perlu diupayakan menjaga agar tingkat kekotoran itu masih bisa diterima akal sehat dan tak merusak. Banyak hal bisa diterapkan, termasuk membatasi biaya kampanye, mendorong transparansi keuangan partai, memberikan bantuan dana melalui APBN, dan lain sebagainya. Namun, cara-cara itu punya banyak loop holes yang dapat dengan mudah dimanfaatkan.Oligopoli politikMelihat situasi Indonesia saat ini, strategi yang paling mungkin diterapkan adalah mengurangi monopoli atau oligopoli partai, termasuk proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

Fenomena ekonomi menunjukkan, monopoli dan oligopoli selalu berdampak pada kenaikan harga yang akan merugikan konsumen. Dalam konteks politik Indonesia, biaya tinggi ini akan merugikan konsumen tingkat satu, yaitu para politisi. Mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun karier politik. Juga konsumen tingkat kedua, yaitu rakyat yang kepentingannya akan semakin dikorbankan.
Monopoli dan oligopoli oleh partai besar bisa dikurangi dengan meniadakan ambang batas pencalonan presiden 20 persen atau dengan melakukan pemilihan presiden dan legislatif pada saat yang bersamaan. Hal ini akan mengurangi biaya dan memperbaiki proses politik secara keseluruhan. Upaya ini belum terlambat untuk dilakukan pada Pemilu 2014, yang tentunya diperlukan proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Bila ini berhasil diwujudkan, semua pihak akan diuntungkan, terutama rakyat, termasuk para politisi. Adapun mereka yang akan merasa dirugikan adalah para elite partai besar yang sudah berinvestasi "membeli" tiket guna bertarung dalam Pilpres 2014. Para elite itu semestinya paham, investasi selalu mengandung risiko, dan investasi politik adalah investasi yang paling berisiko.
            Upaya perbaikan sangat mendesak untuk dilakukan. Kita yang saat ini punya kekuatan untuk mendorong perubahan harus turut mengupayakannya, atau kita akan dipersalahkan oleh generasi mendatang sebagai generasi yang melakukan pembiaran atas terjadinya pembusukan politik di negeri ini. Politik yang relatif bersih masih mungkin kita wujudkan asal kita mau memanfaatkan kesempatan.